Minggu, 30 Desember 2012

Kewajiban Wajib Pajak

I. Pendaftaran Wajib Pajak
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorar Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

>> Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang meliputi Wajib Pajak adalah
1. Orang pribadi atau perseorangan:
- yang dilahirkan di Indonesia
- yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yaitu
- Perseroan Terbatas
- Perseroan Komanditer
- Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Persero, Perusahaan Umum, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan lain lain
- Persekutuan, Perseroan, atau perkumpulan lainnya, Firma, kongsi
- Perkumpulan Koperasi
- Yayasan atau Lembaga

3. Bertempat kedudukan di Indonesia

4. Wajib Pajak sebagai pemungutan atau pemotong pajak (wajib pajak non subjek)
adalah seperti Bendahara Negara dan badan-badan tertentu yang diterapkan oleh Menteri Keuangan

>> Syarat-syarat Pendaftaran
1. Mengisi Formulir pendaftaran yang bisa diperoleh dengan cara meminta langsung atau secara tertulis via pos dari kantor-kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak, atau dapat pula menggunakan fotokopinya

2. Melampirkan pada formulir pendaftaran
- untuk WP perseorangan non usahawan melampirkan fotocopy KTP/SIM/KK/Paspor (pilih salah satu)
- untuk WP perseorangan usahawan melampirkan fotocopy KTP/SIM/KK/Paspor (pilih salah satu) dan fotokopi izin usaha atau keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang
- untuk WP badan melampirkan fotokopi akte pendirian, fotokopi KTP/SIM/Paspor salah seorang pengurus, dan fotokopi izin usaha atau keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang

>> Penyampaian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
Formulir ini dapat disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak yang bersangkutan

>> Kantor Nomor Pokok Wajib Pajak
Berdasarkan formulir pendaftaran kantor pelayanan pajak akan menerbitkan kartu NPWP yang akan dikirimkan ke alamat WP elalui pos tercatat atau dapat diambil langsung ke kantor pelayanan WP yang bersangkutan

>> Bukti Pendaftaran Wajib Pajak
Apabila pendaftaran melalui kantor penyuluhan pajak, maka untuk sementara akan diberikan bukti pendaftaran wajib pajak yang dapat dipergunakan sebagai pengganti kartu NPWP yang akan diterbitkan oleh KPP. Bukti pendaftaran dan Kartu NPWP tersebut akan dikirimkan ke alamat wajib pajak melalui pos.

II. Pembayaran Pajak
Tata cara pembayaran pajak diatur dalam pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 2000 sebagai berikut:
>> Batas Waktu Pembayaran
Kalau kita terlambat membayar pajak, maka kita akan dikenakan sanksi atau denda atas keterlambatan tersebut. Oleh karena itu kita harus mengetahui dan membayar pajak sebelum lewat waktu dari batar pembayaran tersebut
a. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 hari setelah  Masa Pajak berakhir
b. Kekurangan pembayaran pajak ang terutang berdasarkan SPT harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ke-3 setelah Tahun pajak berakhir
c. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penih 1  bulan
d. Surat Tagihan Pajak, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keterangan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan
e. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran paling lambat 12 bulan, yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

>> Tempat Pembayaran Pajak
WP wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milih daerah, setoran pajak online 24 jam atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri keuangan, untuk menghindari keenganan dalam membayar pajak.

III. Pelaporan
Setiap WP harus melaporkanpajaknya yang terutang secara benar, pelaporan itu harys dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberutahuan dengan secara benar, lengkap, jelas serta disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tepat pada waktunya.
a. batas waktu penyampaian SPT adalah:
- untuk SPT Masa adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir
- untuk SPT Tahunan adalah 3 bulan setelah berakhirya tahun pajak
b. SPT harus ditandatangani WP, untuk WP badan maka harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dan jika ditandatangani oleh bukan WP maka harus dilampirkan surat kuasa.
c. WP yang melakukan pembukuan harus melampirkan laporan keuangan serta keterangan lain untuk menghitung penghasilan kena pajak
d. SPT bisa dilaporkan langsung oleh WP ke Direktorat Jenderal Pajak dan dapat diberi bukti penerima atau dapat dikirimkan melalui kantor pos.

IV. Pembukuan
a. WPOP yang melakukan kegiata usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pekerja bebas adalah pekerja yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja
b. Bagi WPOP yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau WPOP yang melakukan pencatatan adalah WPOP yang peredaran brutonya kurang dari Rp 600.000.000 diperolehkan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
c. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
d. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
e. Pembukua diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas
f. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak
g. Pembukuan sekurang-kurannya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihiting besarnya pajak yang terutang
h. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin dari Menteri keuangan
i. Pencatatan sebagaimana dimaksud, terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak bersifat final
j. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah WPOP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
k. Buku-buku, catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi yang menjadi dasar pembukuan wajib disimpan 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak
l. Betuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

V. Pemberian Keterangan
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. Memperlihatkan atau meminjam buku atau catatan, dokumentasi yang menjadi dasarnya dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan pernghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
c. Memberikan keterangan yang diperlukan

Sumber Referensi:
Syarif, Agus, 2005. Modul Lembar Kerja Perpajakan untuk SMK, Mahasiswa dan Umum, Yudhistira. Bandung

0 komentar:

Poskan Komentar